Golkar Pakai Suara Terbanyak

Ketua Umum DPP Partai Golkar HM Jusuf Kalla mengakui penetapan calon legislatif (caleg) melalui mekanisme suara terbanyak, jauh lebih adil dan berpihak pada konstituen. Alasan ini pula yang mendorong JK untuk meninggalkan mekansime nomor urut. “Partai Golkar saat ini berencana agar tidak berdasar pada nomor urut saja. Siapa yang dapat suara terbesar, maka itu yang harus terpilih,” tegas JK saat melantik Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Golkar Sulbar di Mamuju, Minggu 10 Agustus.
 
 
Turut hadir mendampingi JK antara lain Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Ketua MPR RI HM Aksa Mahmud, fungsionaris DPP Golkar Idrus Marham, Natsir Mansyur, serta Ibnu Munzir, dan Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden RI, HM Alwi Hamu.

Terkait wacana suara terbanyak, JK sempat meminta pendapat enam ribuan kader beringin yang memadati Kantor DPD I Golkar Sulbar. Mereka pun dengan serempak menjawab setuju.

“Memang supaya lebih adil, siapa yang dekat dengan masyarakat, maka merekalah yang harus menjadi wakil masyarakat. Ini penting bagi kita semua,” tegas JK.

Kendati suara terbanyak masih terbilang baru bagi Golkar, beberapa partai sebenarnya sudah menerapkan mekanisme ini. Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan menguatkan pemberlakuan mekanisme suara terbanyak itu dengan meminta kesediaan calegnya membuat pernyataan di depan akte notaris.

Dua partai lain yang juga sudah resmi menerapkan suara terbanyak adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan PKPI. Jelasnya, lihat grafis.

Apakah wacana ini akan langsung ditetapkan Golkar? Menurut Idrus Marham, apa yang digelindingkan JK itu masih akan dibicarakan di tingkat DPP. “Wacana ini akan segera dibicarakan di DPP,” tegas wakil ketua Komisi II DPR RI ini.

Idrus menegaskan, apapun mekansime internal yang selanjutnya akan digunakan oleh Golkar, semua bermuara untuk kepentingan partai. “Yang jelas, ini demi kebaikan partai yang berbasis konstituen,” ucapnya.

Sebelumnya, Wasekjen DPP Golkar, Malkan Amin kepada Fajar menjelaskan, banyak pertimbangan yang harus terakomodasi terkait mekanisme internal penetapan anggota legislatif Golkar.

“Mereka yang sudah bekerja di DPP lalu kemudian diberi peluang di daerah, itu juga harus dihargai. Sama posisinya dengan mereka yang juga bekerja mati-matian dalam kampanye sehingga memperoleh suara terbanyak,” terang Malkan.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan mengatakan, penggunaan mekanisme suara terbanyak diserahkan kepada masing-masing DPD dan dilaporkan ke DPP. Yang pasti, kata dia, acuannya tetap pada UU Pemilu.

“Ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan jika caleg tidak memenuhi BPP atau 30 persen BPP. Bisa menggunakan suara terbanyak atau berdasarkan nomor urut. Opsi lain yang juga kemungkinan akan digunakan adalah dengan menurunkan angka 30 menjadi 20 persen BPP,” jelasnya.

Upaya Tepis Oligarki

Keputusan Partai Golkar untuk menggunakan suara terbanyak pada pemilu legislatif 2009 mendatang dinilai sebagai suatu kemajuan besar bagi partai berlambang pohon beringin ini.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Adi Suryadi Culla bahkan mengatakan bahwa keputusan Golkar tersebut merupakan upaya menghilangkan kesan feodal dan oligarki terhadap partai ini.

“Semua orang tahu bahwa selama ini Golkar itu adalah partai yang feodal, patrialis, dan oligarki. Nah, kesan inilah yang akan diubah Partai Golkar untuk meraup suara sebanyak-banyaknya,” kata Adi Suryadi Culla kepada Fajar, malam tadi.

Menurut Adi, keputusan tersebut juga membuktikan bahwa Partai Golkar sudah menjadi partai modern dan lebih berpihak pada rakyat. “Dengan menggunakan suara terbanyak secara otomatis akan mendekatkan partai dengan rakyatnya,” tambahnya.

Hal yang sama juga dikatakan pengamat politik dari Unhas Andi Haris. Dikatakan, suara terbanyak jauh lebih baik dibandingkan menggunakan nomor urut.

“Ini juga untuk menghindari dominasi elite partai yang suka kongkalingkong dengan sesama elite partai lainnya. Dengan menggunakan suara terbanyak, maka secara otomatis legislatif yang terpilih benar-benar pilihan rakyat,” kata Andi Haris.

Ubah Pola Kampanye

Selain menyinggung suara terbanyak, JK dalam kesempatan yang sama kemarin menegaskan, rencana Golkar menentukan calon pada pilpres dilakukan pasca Pemilu Legislatif. Alasannya, langkah penentuan calon pada pilpres banyak dipengaruhi eksistensi perolehan suara partai pada pemilu legislatif.

“Yang penting sekarang bagaimana menang dulu pada pemilu legislatif. Kalau menang, strateginya tentu akan lain dibanding kalau kita tidak menjadi nomor satu. Tidak perlu dikhawatirkan karena partai akan mengambil keputusan maksimal untuk kepentingan partai, tambah JK.

JK yang kemarin juga melantik Ketua DPD I Golkar Sulbar Anwar Adnan Saleh sebagai Ketua Bappilu Golkar Sulbar, meminta agar Bappilu jeli menemukan pola kampanye. “Kalau hanya mengumpulkan kader kemudian membagikan baju kaos, itu belum kampanye namanya. Itu sama saja dengan pengajian,” kata JK.

Kampanye, menurut JK, sama dengan berdakwah. Targetnya meyakinkan seseorang yang belum memiliki kyakinan yang cukup atau belum yakin sama sekali. Makanya, pola kampanye yang lebih banyak mengedepankan hura-hura seperti mendatangkan artis harus dikurangi.

“Itu juga penting. Tapi lebih penting yang banyak memberikan keyakinan bagi pemilih,” tandas JK yang dalam kunjungannya ke Sulbar kali juga mengukuhkan beberapa Ketua Bappilu Kabupaten, di antaranya Suhardi Duka, Andi Ibrahim Masdar, Kalma Katta, Yaumil RM, dan Obed Nego Depparinding

Iklan

2 Tanggapan

  1. hidup golkar..teruslah berkarya bagi bangsa..

  2. Sudah lama masyarakat mengidamkan wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak. Pilkada Gub dan Kab/Kota sebagai bukti sudah melahirkan cukup banyak pemimpin yang mampu berkreasi malah jauh mendahului kebijakan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan. Suara terbanyak akan melahirkan calon pemimpin yang sebenarnya. Saya pribadi tidak akan mencoblos caleg yang berdasarkan nomor urut. Golkar tana toraja pada pemilu sebelumnya mengambil kebijakan memPAWkan caleg yang bersuara sedikit dengan calek bersuara banyak. Dampaknya adalah Golkar Kab. Tana Toraja saat itu justru menambah jumlah kursi dalam DPRD dari 13 menjadi 14 Kursi. Hebat kan…. Hidup MJK.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: